/www/wwwroot/perpus.unitas.ac.id/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select ba.biblio_id from biblio_author as ba left join mst_author as ma on ba.author_id=ma.author_id where ma.author_name like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select ba.biblio_id from biblio_author as ba left join mst_author as ma on ba.author_id=ma.author_id where ma.author_name like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 60" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%Tim%" ]
-UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI TINDAK PIDANA KORUPSI -PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI TINDAK PIDANA KORUPSI -UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG -PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang -Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan -Lampiran 1 Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota -Lampiran 2 Teknik Penyusunan Peraturan Perun…
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS,PELAKSANAAN,DAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILLU PRESDIEN DAN WAKIL PRESDIEN BAB III PERSYARATAN CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DAN TATA CARA PENENTUAN PASANGAN CALON PRESDIEN DAN WAKIL PRESIDEN BAB IV PENGUSULAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DDAN WAKIL PRESIDEN BAB V HAK MEMILIH BAB VI PENYUSUNAN…
UUD Negara RI Tahun 1945 sebelum Dilakukan Amandemen Perubahan Pertama UDD Negara RI Tahun 1945 Ketetapan MPR RI No.IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja MPR RI untuk Melanjutkan Perubahan UDD Negara RI Tahun 1945 Perubahan Kedua UDD Negara RI Tahun 1945 Ketetapan MPR RI No.IX/MPR/200 tentang Penugasan Badan Pekerja MPR RI untuk merpersiapkan Rancangan Perubahan UUD Negaraa RI Tahun 1…
BAB I : PIDATO PEMBUKAAN KETUA PUSAT STUDY HUKUM TATA NEGARA, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA Oleh : Prof. DR. Ismail Suny, S.H.Mcl BAB II : PEMILIHAN UMUM 1. Pemilihan Umum di Indonesia 1982 Oleh : Harmaily Ibrahim, s.h 2. Pembahasan Oleh : H. Imam Suhandi, S.H 3. Pembahasan Oleh : H.Bustaman, S.H BAB III : LAPORAN PERTANGGUNGAN JAWAB…
Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Penjelasan atas UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Pemerintahan RI Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Penjelasan atas PP RI Nomor 1 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 1974 tentang Perkawinan Peraturan Pemerintahan RI Nomor 10 Tahun 1983 Tentang …
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MPR BAB III DPR BAB IV DPD BAB V DPRD PROVINSI BAB VI DPRD KABUPATEN /KOTA BAB VII SISTEM PENDUKUNG BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP
Bagian 1: Neraca dan Laporan Laba Rugi 01: Neraca Secara Umum 02: Debit dan Kredit 03: Total Aset dan Total Liabilitas 04: Modal dan Surplus 05: Akun Propeti 06: Penyusutan dan Deplesi 07: Investasi Tidak Lancar 08: Aset Tak Berwujud 09: Biaya Dibayar di Muka 10: Biaya yang Ditangguhkan 11: Aset Lancar 12: Liabilitas Lancar 13: Modal Kerja 14: Rasio Lancar 15: Persediaan 16: Piu…
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Rumusan Masalah C. Tujuan Penulisan D. Metode Peneliti BAB II KAJIAN TEORITIS A. Teori Haluan Negara B. Teori Konstitusi C. Teori Lembaga Negara D. Teori Sistem Pemerintahan E. Teori Perundang-Undangan F. Teori Pengujian Peraturan Perundang-Undangan G. Teori Perancangan Pembangunan BAB III PRAKTIK EMPIRIS A. Permasalahan Praktik Pe…
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 2. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Unda…