/www/wwwroot/perpus.unitas.ac.id/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 order by b.last_update desc limit 10 offset 1900" ]
Bind Value ⚒️: []
-UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI TINDAK PIDANA KORUPSI -PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI TINDAK PIDANA KORUPSI -UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG -PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
BAB I PENDAHULUAN A.Batasan Pengertian B.Pengertian Negara Hukum C.Obyek Kajian Hukum Tata Negara D.Definisi Hukum Tata Negara E.Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu-Ilmu Lainya F.Sumber-sumber Hukum Tata Negara G.Hakikat Konstitusi BAB II SEJARAH KETATNEGARAAN INDONESIA A.Pendahuluan B.Periodesasi Sejarah Ketatanegaraan Indonesia BAB III SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA,BENTUK …
-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang -Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan -Lampiran 1 Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota -Lampiran 2 Teknik Penyusunan Peraturan Perun…
1. Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang 2. Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi U…
'pledooi kita' benar juga,pengadilan mahasiswa bukan cuma persoalan yang menyangkut beberapa orang mahasiswa yang berhaapan di meja hijau dengan jaksa dan majlis hakim,melainkan menyangkut semua mahasiswa.\ itulah sebabnya,yang namanya pledooi para 'tertuduh' (resminya sebagai pertanggung jawaban danpembelaan diri di forum pengadilan)di samping meerupakan penegasan sikap,juga mencoba mengemuk…
Dr.Abdul Aziz Nugraha Dr.Abdul Rauf Haris Dr.Achmad Maimun Dr.Ade Fakih Kurniawan Dr.Ade Yamin Dr.Afriantoni Dr.Agung Wibowo Dr.Ahmad Ripai Dr.Ail Muldi Dr.Akhyar Hamonangan Nasution Dr.Aribowo Dr.AriJulmanan Dr.Ayu Anggaini Dr.Bambang Tri Bawono Dr.Chaerul Amir Dr.Cut Alma Dr.Daru Asih Dr.Dedi Arianto Dr.Delyuzar Dr.Emma Budi Sulistiarini Dr.Endang Yuniastuti Dr.Erlan Suwa…
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS,PELAKSANAAN,DAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILLU PRESDIEN DAN WAKIL PRESDIEN BAB III PERSYARATAN CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DAN TATA CARA PENENTUAN PASANGAN CALON PRESDIEN DAN WAKIL PRESIDEN BAB IV PENGUSULAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DDAN WAKIL PRESIDEN BAB V HAK MEMILIH BAB VI PENYUSUNAN…
UUD Negara RI Tahun 1945 sebelum Dilakukan Amandemen Perubahan Pertama UDD Negara RI Tahun 1945 Ketetapan MPR RI No.IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja MPR RI untuk Melanjutkan Perubahan UDD Negara RI Tahun 1945 Perubahan Kedua UDD Negara RI Tahun 1945 Ketetapan MPR RI No.IX/MPR/200 tentang Penugasan Badan Pekerja MPR RI untuk merpersiapkan Rancangan Perubahan UUD Negaraa RI Tahun 1…
Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Permasalahan Bab II Tinjauan Teoritis Hukum Perkawinan A. Perkawinan Menurut UU No.1/1974 1. Pengertian Perkawinan 2. Tujuan Perkawinan 3. Sahnya Perkawinan 4. Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan B. Perkawinan Menurut Hukum Agama Islam 1. Pengertian Perkawinan 2. Tujuan Perkawinan 3. Sahnya Perkawinan C. Perkawinan Menurut Agama Kristen Katolik …
BAB I PENDAHULUAN A.ISU-ISU HUKUM (LEGAL ISSUES) B.LANDASAN TEORI 1.Teori Lingkup Kekuasaan Pemerintahan 2.Teori Situasi-Kondisi Keberlakuan Asas Legalitas 3.Teori Kontrol terhadap Pemerintah C.SISTEMATIKA PENULISAN BUKU BAB II KONSEP KEKUASAAN DISKRESI PEMERINTAH A.PENDEKATAN ANALITIK 1.Akar dari Konsep Diskresi:Konsep Perluasan Kekuasaan Pemerintahan 2.Diskresi sebagai …