/www/wwwroot/perpus.unitas.ac.id/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?)" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?) order by b.last_update desc limit 10 offset 10" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "3%" ]
BAB1 :PENDAHULUAN BAB2 :DASAR HUKUM BAB3 :SURAT KUASA BAB4 :SURAT GUGATAN BAB5 :JAWABAN BAB6 :EKSEPSI BAB7 :PENUTUP DAFTAR PUSAKA PROFIL PENULIS
1 KONSUMSI ITU MENYENANGKAN, MENABUNG ITU MELAWAN NALURI Orang Desa Lebih Kaya dari Orang Kota Tolok Ukur Kemiskinan Siapa yang Layak Disebut Crazy Rich? Berapa Banyak yang Kau Miliki, Bukan Berapa Banyak yang Kau Keluarkan HNWI dan UHNWI, Klub Para Sultan 2 UANG DAN TUJUAN MENJADI KAYA Uang sebagai Kekuatan untuk Membebaskan Uang Tidak BIsa Membeli Kebahagiaan-Kalau Kalian Membe…
BAB I: LATAR BELAKANG (KHI SEBAGAI HUKUM ISLAM) BAB II: KHI DALAM KACAMATA HAKIM PENGADILAN AGAMA BAB III: TIGA BUKU DALAM SERI KHI A.Hukum Perkawinan 1.Perkawinan Beda Agama 2.Kawin Hamil 3.Poligami 4.Anak Luar Nikah 5.Perceraian B.Hukum Kewarisan 1.Ahli Waris 2.Wasiat 3.Hibah C.Hukum Pewakafan BAB IV: KHI BUKANLAH HUKUM POSITIF MELAIKAN RUJUKAN HAKIM PENGADILA…
PENDAHULUAN Asal Hukum Perdata. Hukum Perdata Materiil. Hukum Perdata Formil Sistimatika KUHPerdata Indonesia PERJANJIAN (KONTRAK) Hakekat Perjanjian Perjanjian Internasional. KAPITA SELEKTA. Perjanjian Sewa Beli Perjanjian Franchise/Waralaba. Perjanjian Truste PERJANJIAN HUTANG PIUTANG. Pengertian Perjanjian Hutang-Piutang Pihak-Pihak dalam Perjanjian Hutang-Piutang Perjanjian K…
BAB 1 PENDAHULUAN BAB 2 INDEKS FOSTER GREER THORBECKE DAN GINI RASIO BAB 3 GARIS KEMISKINAN SAYOGYO BAB 4 GARIS KEMISKINAN BPS BAB 5 GARIS KEMISKINAN MENURUT BKKBN BAB 6 GARIS KEMISKINAN BANK DUNIA BAB 7 GOLD STANDARD KEMISKINAN BAB 8 KEMISKINAN MENURUT AGAMA DAN BUDAYA
BAB I PRINSIP EKONOMI BAB II POLA KEGIATAN PEREKONOMIAN BAB III MASALAH EKONOMI DAN SISTEN PENGATURAN PEREKONOMIAN BAB IV PERMINTAAN,PENAWARAN DAN KESEIMBANGAN PASAR BAB V ELASTISITAS PERMINTAAN DAN PENAWARAN BAB VI APLIKASI TEORI PERMINTAAN DAN PENAWARAN BAB VII TEORI TINGKAH LAKU KONSUMEN TEORI NILAI GUNA BAB XI TEORI TINGKAH LAKU KONSUMEN ANALISIS KURVA KEPUASAN SAMA TEORI IX …
PENGANTAR INVESTASI KLASIFIKASI REKSA DANA KELEBIHAN DAN RISIKO REKSA DANA PENGELOLAAN REKSA DANA BIAYA-BIAYA REKSA DANA NILAI AKTIVITA BERSIH (NAB) PER UNIT REKSS DANA PENILAIAN KINERJA REKSA DANA BERPIKIR SMART PROSPEKTUS DAN FUND FACT SHEET TRANSAKSI REKSA DANA MEMILIH MANAJER INVESTASI,PRODUK REKSAN DANA ,DAN STRATEGI INVESTASI REKSA DANA PERSISTENSI REKSA DANA DI INDON…
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN BAB III PENUNTUTAN BAB IV MEKANISME KEADILAN RESTOARIF BAB V UPAYA PAKSA BAB VI HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA BAB VII HAK ASASI,KORBAN PENYANDANG DISABILITAS,PEREMPUAN,DAN ORANGT LANJUT USIA BAB IX ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM BAB X SUMPAH ATAU JANJI BAB IX WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI BAB XII KONEKSITAS BAB XIII GANTI RUGI…
LAPORAN 1: PERLUNYA VISI DAN MISI TATA RUANG DAN PERTANAHAN LAPORAN 2: PERTANAHAN LAPORAN 3: STRUKTUR RUANG KOTA LAPORAN 4: KOMENTAR UMUM LAPORAN 5:KONSEP PEMETAAN KAWASAN PESISIR
BAGIAN I: PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK DI DPR: IMPLIKASI DARI UU NO 2 TAHUN 2009 TENTANG MPR, DPR, DAN DPRD BAGIAN II:RANCANG BANGUN KEMENTRIAN NEGARA BERDASARKAN UU BAGIAN III:PERUBAHAN UU NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA BAGIAN IV:MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI REVISI UU …