/www/wwwroot/perpus.unitas.ac.id/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?)" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?) order by b.last_update desc limit 10 offset 580" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "3%" ]
BAB 1: PENGANGKAATAN KEPALA NEGARA - Kewajiban Mengangkat Kepala Negara - Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi Calon Kepala Negara - Kewajiban Mengangkan Kepala Negara - Cara Pengangkatan Kepala Negara - Persidangan Ahlul-Halli wal-'Aqdi untuk Memilih Kepala Negara - Tidak Boleh Mengangkat Dua Kepala Negara dalam Satu Negara - Ketidakjelasan dalam Pemilihan Kepala Negara - Pengangkatan Kep…
A.DATA DAN PENGUKURANNYA 1.Pengertian Statistika 2.Dat 3.Skala Pengukuran 4.Latihan 1A B.PEMUSATAN DATA DAN SEBARANNYA 1.Notasi Penjumlahan 2Pemusatan Data a.Rata-Rata (Mean) b.Median c.Kuartil d.Modus 3.Sebaran Data a.Rentang b.Simpang Rata Rata c.Simpangan Buku (Standar Deviasi) 4. Aplikasi SPSS : Pemutusan Data dan Penyebarannya 5. Latihan 1B C. PENYAJIAN…
-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan -Penjelasan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan -Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan -Penjelasan atas Peraturan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pela…
Ketetapan MPR RI no.XVII/MPR/19998 tentang Hak-hak Asasi Manusia I.Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia A.Pendahuluan B.Landasan C.Sejarah,Pendekatan, dan Substansi 1.Sejarah 2.Pendekatan dan Substansi D.Pemahaman Hak Asasi Manusia Bagi Bangsa Indonesia II.Piagam Hak Asasi Manusia Pembukaan Bab I Hak Untuk Hidup Bab II Hak Berkeluarga dan Melanjutkan…
1.PERADILAN UMUM (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986) a.BAB I Ketentuan Umum b.BAB II Susunan Pengadilan c.BAB II Kekuasaan Pengadilan d.BAB IV Ketentuan-ketebtuan lain e.BAB V Ketentuan Peralihan f.Bab vi ketentuan Penutup Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 2.PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 19986 TENTANG PERADILAN UMUM…
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru & Dosen BAB I Ketentuan Umum BAB II Kedudukan , Fungsi dan Tujuan BAB III Prinsip Profesionalitas BAB IV Guru BAB V Dosen BAB VI Sanksi BAB VII Ketentuan Peralihan BAB VIII Ketentuan Penutup 2. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru & Dosen I . Umum II. Pasal Demi Pas…
Kata Pengantar Undang Undang Pornografi adalah produk hukum yang berbentuk undang undang yang mengatur tetntang pornografi.Awalnya,UU Pornografi merupakan rancangan undang undang antipornografi dan pornoaksi.Dengan melalui proses yang panjang,Akkhirnya undang-undang pornografi disahkan menjadi undang undang dalam sidang paripurna DPR pada tanggal 30 Oktober 2008 Sebelum disahkan menjadi UU b…
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Bab I Ketentuan Umum Bab II Dasar , Asas , dan Tujuan Bab III Ruang Lingkup Bab IV Pengadaan Bab V Import dan Ekspor Bab VI Peredaran Bab VII Label dan Publikasi Bab VIII Prekursor Narkotika Bab IX Pengobatan dan Rehabilitasi Bab X Pembinaan dan Pengawasan Bab XI Pencegahan dan Pemberantasan Bab XII P…
PIAGAM JAKARTA DEKRIT PRESIDEN RI/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT 1950 UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA 1950
I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan II. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan III. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional IV. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional