Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
    To
  • Ketersediaan
  • Lampiran
  • Tipe Koleksi
  • Format Fisik Dokumen
    Lihat Lebih Banyak
  • Lokasi
  • Bahasa
Ditemukan 2203 dari pencarian Anda melalui kata kunci: callnumber=3
# Debug Box 
/www/wwwroot/perpus.unitas.ac.id/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"

Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"

SQL ⚙️: array:2 [
  "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?)"
  "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.call_number like ?) order by b.last_update desc limit 10 offset 600"
]

Bind Value ⚒️: array:1 [
  0 => "3%"
]
Hal. Awal Sebelumnya 61 62 63 64 65 Berikutnya Hal. Akhir
cover
UNDANG-UNDANG RI NOMOR 25 TAHUN 2003 TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG & UNDANG-UN…
Komentar Bagikan
Tim

-UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI TINDAK PIDANA KORUPSI -PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI TINDAK PIDANA KORUPSI -UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG -PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vii, 96 hlm;21x10 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
345.01 TIM p
cover
HUKUM TATA NEGARA KEWARGANEGARAAN &HAK ASASI MANUSIA
Komentar Bagikan
B,HESTU CIPTO HANDOYO

BAB I PENDAHULUAN A.Batasan Pengertian B.Pengertian Negara Hukum C.Obyek Kajian Hukum Tata Negara D.Definisi Hukum Tata Negara E.Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu-Ilmu Lainya F.Sumber-sumber Hukum Tata Negara G.Hakikat Konstitusi BAB II SEJARAH KETATNEGARAAN INDONESIA A.Pendahuluan B.Periodesasi Sejarah Ketatanegaraan Indonesia BAB III SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA,BENTUK …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vii,332 hlm; 23x15,5cm
Judul Seri
-
No. Panggil
342 HES p
cover
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Komentar Bagikan
Tim

-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Undang-Undang -Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan -Lampiran 1 Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota -Lampiran 2 Teknik Penyusunan Peraturan Perun…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vii, 201 hlm;21x11 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
348.02 TIM p
cover
UNDANG-UNDANG KEHUTANAN DAN LELEGAL LOGGING
Komentar Bagikan
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang 2. Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi U…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vii,367 hlm;21x10,5 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
344.04 HIM p
cover
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRES…
Komentar Bagikan
Tim

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS,PELAKSANAAN,DAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILLU PRESDIEN DAN WAKIL PRESDIEN BAB III PERSYARATAN CALON PRESIDEN DAN CALON WAKIL PRESIDEN DAN TATA CARA PENENTUAN PASANGAN CALON PRESDIEN DAN WAKIL PRESIDEN BAB IV PENGUSULAN BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DDAN WAKIL PRESIDEN BAB V HAK MEMILIH BAB VI PENYUSUNAN…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vii,176hlm;14x21cm
Judul Seri
-
No. Panggil
348.598 TIM p
cover
UUD'45 DAN AMANDEMENNYA
Komentar Bagikan
Tim

UUD Negara RI Tahun 1945 sebelum Dilakukan Amandemen Perubahan Pertama UDD Negara RI Tahun 1945 Ketetapan MPR RI No.IX/MPR/1999 tentang Penugasan Badan Pekerja MPR RI untuk Melanjutkan Perubahan UDD Negara RI Tahun 1945 Perubahan Kedua UDD Negara RI Tahun 1945 Ketetapan MPR RI No.IX/MPR/200 tentang Penugasan Badan Pekerja MPR RI untuk merpersiapkan Rancangan Perubahan UUD Negaraa RI Tahun 1…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
ill,96hlm;20x14cm
Judul Seri
-
No. Panggil
342.025.98 TIM p
cover
KEKUASAAN DISKRESI PEMERINTAH
Komentar Bagikan
Krishna

BAB I PENDAHULUAN A.ISU-ISU HUKUM (LEGAL ISSUES) B.LANDASAN TEORI 1.Teori Lingkup Kekuasaan Pemerintahan 2.Teori Situasi-Kondisi Keberlakuan Asas Legalitas 3.Teori Kontrol terhadap Pemerintah C.SISTEMATIKA PENULISAN BUKU BAB II KONSEP KEKUASAAN DISKRESI PEMERINTAH A.PENDEKATAN ANALITIK 1.Akar dari Konsep Diskresi:Konsep Perluasan Kekuasaan Pemerintahan 2.Diskresi sebagai …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vii,112hlm;14,5x21cm
Judul Seri
-
No. Panggil
321.1 KRI p
cover
KAPASITAS MANAJEMEN MUTU DALAM PENINGKATAN LAYANAN SEKOLAH KONSEP, TEORI, DA…
Komentar Bagikan
MUTHHARAH TAHHIR

BAGIAN KESATU KONSEP MANAJEMEN DAN MUTU SEKOLAH A. Mengapa Manajemen Penting? B. Apa Itu Manajemen? C. Bagaimana Melakukan Manajemen? D. Apa Bidang Garapan Manajemen Sekolah? E. Perencanaan Sekolah F. Pengorganisasian Sekolah G. Pengawasan Sekolah H. Evaluasi Sekolah KONSEP MUTU SEKOLAH A. Pentingnya Sekolah Bagi Manusia B. Mengapa Sekolah Harus Bermutu? C. Pengertian Mutu D. Mutu…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vii, 148 hlm;25x18 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
372 MUT p
cover
PENDIDIKAN KEWARNEGARAAN UNTUK PERGURUAN TINGGI
Komentar Bagikan
Kaelan

BAB I PENDAHULUAN A. Pengertian dan Tujuan Pendidikan Kewarnegaraan 1. Pengertian Pendidikan Kewarnegaraan 2. Tujuan Pendidikan Kewarnegaraan B. Landasan Ilmiah dan Landasan Hukum 1. Landasan Ilmiah 2. Landasan Hukum BAB II FILSAFAT PANCASILA A. Pengertian Filsafat B. Pengertian Pancasila sebagai Sistem C. Kesatuan Sila-Sila Pancasila 1. Susunan Pancasila yang Bersifat Hierarkhis dan…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vii, 208 hlm;20,5x15 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
323.6 LAN p
cover
HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DASR-DASARNYA
Komentar Bagikan
Usep Ranawijaya

Bab I PENDAHULUAN 1. Pengertian Hukum Tata Negara 2. Sumber Hukum Tata Negara 3. Susunan Persoalan-Persoalan yang Harus Dibahas oleh Ilmu Hukum Tata Negara Bab II LATAR BELAKANG SEJARAH SAMPAI DEKRIT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 5 JULI 1959 1. Dekrit sebagai Keputusan Darurat dari Penguasa 2. Kemacetan Kerja Konstituante 3. Gagasan Demokrasi Pancasila dari Presiden Soekarno 4. De…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
vii, 319 hlm;20,5x14,5 cm
Judul Seri
-
No. Panggil
342 USE p
Hal. Awal Sebelumnya 61 62 63 64 65 Berikutnya Hal. Akhir