/www/wwwroot/perpus.unitas.ac.id/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 30" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%HUKUM%" ]
BAB I Hukum Perkawinan menurut Perundangan A. Pembentukan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia B. Pengertian Perkawinan C. Asas Monogami dan Poligami dalam Perkawinan D. Tujuan Perkawinan E. Syarat-Syarat dan Sahnya Perkawinan F. Larangan Perkawinan G. Pencegahan Perkawinan H. Pembatalan Perkawinan I. Perjanjian Perkawinan J. Pencatatan dan Pengumuman Perkawinan K. Tata Cara dan Akt…
BAB 1 PENDAHULUAN A. Pengertian Hukum Waris B. Sifat Hukum Waris C. Subjek Hukum Waris D. Objek Hukum Waris E. Hak dan Kewajiban Pewaris F. Hak dan Kewajiban Ahli Waris BAB 2 HUBUNGAN HUKUM WARIS DENGAN DISIPLIN ILMU HUKUM LAIN A. Hukum Prekawinan B. Hukum Adat C. Hukum Kesehatan BAB 3 HARTA A. Harta Warisan B. Harta Bersama C. Harta Bawaan D. Harta Perolehan E. Harta Hibah F. …
BAB 1 PENGERTIAN LOGIKA SEJARAH LOGIKA ARTI ILMU PIKIRAN BAB 2 PERLUNYA ILMU LOGIKA PERBEDAAN ILMU JIWA LOGIKA SEBAGAI ILMU PENGETAHUAN KESIMPULAN BAB 3 LOGIKA FORMAL DAN LOGIKA MATERIAL PASAL PENGERTIAN ATAU KONSEP KLASIFIKASI ISI PENGERTIAN DEFINISI SYARAT-SYARAT DEFINISI ANALOGI KEBOHONGAN (FALLACY) KATEGORI (PENGGOLONGAN POKOK-POKOK PENGERTIAN) PASAL KEPUTUSAN MAC…
1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang…
Bab 1 Sejarah Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia A.Pengertian Tata Hukum B.Sejarah Tata Hukum dan Politik Hukum C.Masa Vereenigde Oost Indische Compaqnie 1602-1799 D.Masa Penjajahan Pemerintah Beslasnda 1800-1942 1.Masa Besluiten Regerings 1814-1855 2.Masa Regerings Reglement 1855-1926 3.Masa Indische Staatsregeling 1926-1942 E.Hukum yang Berlaku Bagi Golongan Eropa F. H…
BAB I Sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia Ketentuan Hukum Perkawinan Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pembaharuan Hukum Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Hubungan Undang-Undang Perkawinan dengan Hukum Islam BAB II Perubahan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perubahan Ke…
BAGIAN KESATU: REVISI UU ITE 2016 BAB 1 REVOLUSI CYBERLAW INDONESIA UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 2016 A.Quo Vadis UU ITE 2008 B.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik C.Legislasi Teknologi dan Keadilan Sosial BAB 2 URGENSI REVISI KESATU UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 2008 A.Latar Belakang dan Dasar Pemikiran R…
BAB I PENGANTAR HUKUM PIDANA A.Pengertian Hukum Pidana B.Sejarah Hukum Pidana Indonesia C.Posisi Hukum Pidana D.Klasifikasi Hukum Pidana BAB II RUANG LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM PIDANA A.Berlakunya Hukum Pidana Berdasarkan Waktu B. .Berlakunya Hukum Pidana Berdasarkan Tempat dan Orang BAB III TINDAK PIDANA DAN PEMIDANAAN A.Definisi Tindak Pidana B.Jenis-Jenis Tindak Pidana C…
Kata Pengantar Daftar Isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik …
BAB 1: PENGANGKATAN KEPALA NEGARA Kewajiban Mengangkat Kepala Negara. Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi Calon Kepala Negara Kewajiban Mengangkat Kepala Negara. Cara Pengangkatan Kepala Negara Persidangan Ahlul-Halli wal-'Aqdi untuk Memilih Kepala Negara Tidak Boleh Mengangkat Dua Kepala Negara dalam Satu Negara Ketidakjelasan dalam Pemilihan Kepala Negara …