1.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang…
Bab 1 Sejarah Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia A.Pengertian Tata Hukum B.Sejarah Tata Hukum dan Politik Hukum C.Masa Vereenigde Oost Indische Compaqnie 1602-1799 D.Masa Penjajahan Pemerintah Beslasnda 1800-1942 1.Masa Besluiten Regerings 1814-1855 2.Masa Regerings Reglement 1855-1926 3.Masa Indische Staatsregeling 1926-1942 E.Hukum yang Berlaku Bagi Golongan Eropa F. H…
BAB I Sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia Ketentuan Hukum Perkawinan Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pembaharuan Hukum Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Hubungan Undang-Undang Perkawinan dengan Hukum Islam BAB II Perubahan Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perubahan Ke…
BAB 1 SEJARAH HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA A. Masa Penjajahan Belanda B. Masa Penjajahan Jepang C. Sejarah Hukum Perkawinan Islam pada Masa Setelah Kemerdekaan Sebelum Lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. D. Masa Setelah Lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. BAB 2 PERKAWINAN A. Pengertian Perkawinan B. Tujuan Perkawinan. C. As…
BAGIAN KESATU: REVISI UU ITE 2016 BAB 1 REVOLUSI CYBERLAW INDONESIA UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 2016 A.Quo Vadis UU ITE 2008 B.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik C.Legislasi Teknologi dan Keadilan Sosial BAB 2 URGENSI REVISI KESATU UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 2008 A.Latar Belakang dan Dasar Pemikiran R…
BAB I PENGANTAR HUKUM PIDANA A.Pengertian Hukum Pidana B.Sejarah Hukum Pidana Indonesia C.Posisi Hukum Pidana D.Klasifikasi Hukum Pidana BAB II RUANG LINGKUP BERLAKUNYA HUKUM PIDANA A.Berlakunya Hukum Pidana Berdasarkan Waktu B. .Berlakunya Hukum Pidana Berdasarkan Tempat dan Orang BAB III TINDAK PIDANA DAN PEMIDANAAN A.Definisi Tindak Pidana B.Jenis-Jenis Tindak Pidana C…
Kata Pengantar Daftar Isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik …
BAB 1: PENGANGKATAN KEPALA NEGARA Kewajiban Mengangkat Kepala Negara. Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi Calon Kepala Negara Kewajiban Mengangkat Kepala Negara. Cara Pengangkatan Kepala Negara Persidangan Ahlul-Halli wal-'Aqdi untuk Memilih Kepala Negara Tidak Boleh Mengangkat Dua Kepala Negara dalam Satu Negara Ketidakjelasan dalam Pemilihan Kepala Negara …
1. Putusan Mahkamah Agung RI No.02 K/AG/1979 2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 11 K/AG/1979 3. Putusan Mahmakah Agung RI No. 14 K/AG/1979 4. Putusan Mahmakah Agung RI No. 25 K/AG/1979 5. Putusan Mahmakah Agung RI No. 04 K/AG/1980 6. Putusan Mahmakah Agung RI No. 15 K/AG/1980 7. Putusan Mahmakah Agung RI No. 26 K/AG/1980 8. Putusan Mahmakah Agung RI No. 29 K/AG/1980 9. Put…
1. Informasi 2. Kata Pengatar 3 Daftar Isi 4 Daftar Katalog 5. Daftar Abstrak 6. Reglemen Pencatatan Sipil Eropah 7 Reglemen Pencatatan Sipil Tionghoa 8. Reglemen Pencatatan Sipil Bagi Bangsa Indonesia Keristen Jawa, Madura, Minahasa 9. Peraturan Catatan Sipil Bagi Orang Indonesia 10. Peraturan Tentang Perkawinan Campuran 11. Undang-Undang Perubahan Atau Penambahan…