KAIDAH- KAIDAH FIKIH

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-3925-58-2

Deskripsi Fisik

x,242 hlm;23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

297.4 DJA k

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) NO. 8 TH 1981

BAB I Ketentuan Umum BAB II Ruang Lingkup Berlakunya Undang-Undang BAB III Dasar Peradilan BAB IV Penyidikan dan Penuntut Umum BAB V Penangkapan , Penahanan , Penggeledahan badan , Pemasukan Rumah , Penyitaan dan Pemeriksaan Surat BAB VI Tersangka dan Terdakwa BAB VII Bantuan Hukum BAB VIII Berita Acara BAB IX Sumpah atau Janji BAB X Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili BAB XI …

HUKUM TATA NEGARA DAN KEPEMIMPINAN DALAM TAKARAN ISLAM

BAB 1: PENGANGKAATAN KEPALA NEGARA - Kewajiban Mengangkat Kepala Negara - Syarat-syarat yang Harus Dipenuhi Calon Kepala Negara - Kewajiban Mengangkan Kepala Negara - Cara Pengangkatan Kepala Negara - Persidangan Ahlul-Halli wal-'Aqdi untuk Memilih Kepala Negara - Tidak Boleh Mengangkat Dua Kepala Negara dalam Satu Negara - Ketidakjelasan dalam Pemilihan Kepala Negara - Pengangkatan Kep…

HUKUM PERKAWINAN INDONESIA

-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan -Penjelasan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan -Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan -Penjelasan atas Peraturan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pela…

BADAN HUKUM PENDIDIKAN DAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan II. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan III. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional IV. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

HUKUM TATA NEGARA KEWARGANEGARAAN &HAK ASASI MANUSIA

BAB I PENDAHULUAN A.Batasan Pengertian B.Pengertian Negara Hukum C.Obyek Kajian Hukum Tata Negara D.Definisi Hukum Tata Negara E.Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu-Ilmu Lainya F.Sumber-sumber Hukum Tata Negara G.Hakikat Konstitusi BAB II SEJARAH KETATNEGARAAN INDONESIA A.Pendahuluan B.Periodesasi Sejarah Ketatanegaraan Indonesia BAB III SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA,BENTUK …

HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DASR-DASARNYA

Bab I PENDAHULUAN 1. Pengertian Hukum Tata Negara 2. Sumber Hukum Tata Negara 3. Susunan Persoalan-Persoalan yang Harus Dibahas oleh Ilmu Hukum Tata Negara Bab II LATAR BELAKANG SEJARAH SAMPAI DEKRIT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 5 JULI 1959 1. Dekrit sebagai Keputusan Darurat dari Penguasa 2. Kemacetan Kerja Konstituante 3. Gagasan Demokrasi Pancasila dari Presiden Soekarno 4. De…

DISKUSI HUKUM TATA NEGARA MENJELANG SIDANG UMUM MPR 1978

BAB I : PIDATO PEMBUKAAN KETUA PUSAT STUDY HUKUM TATA NEGARA, FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA Oleh : Prof. DR. Ismail Suny, S.H.Mcl BAB II : PEMILIHAN UMUM 1. Pemilihan Umum di Indonesia 1982 Oleh : Harmaily Ibrahim, s.h 2. Pembahasan Oleh : H. Imam Suhandi, S.H 3. Pembahasan Oleh : H.Bustaman, S.H BAB III : LAPORAN PERTANGGUNGAN JAWAB…

HUKUM ORANG DAN KELUARGA

BAB 1 PENDAHULUAN BAB 2 PERKAWINAN 1. Pengertian Tentang Perkawinan 2. Pencegahan , Pembatalan , dan Perjanjian Dalam Perkawinan 3. Pemutusan atau Bubarnya Perkawinan BAB 3 ANAK 1. Kedudukan Anak 2. Anak Angkat 3. Kekuasaan Orang Tua 4. Perkawinan BAB 4 PERCERAIAN DENGAN BERBAGAI MASALAHNYA 1. Cara Untuk Bercerai 2. Cerai Gugat 3. Akibat Percerai BAB 5 WARIS 1. Pemb…

MODEL-MODEL PENGUJIAN KONSTITUSIONAL DI BERBAGAI NEGARA

Bagian Pertama Perkembangan Gagasan Pengujian Konstitusional - Pendahuluan - Perkembangan Sebelum Abad ke-19 - Kasus Marbuy vs Madison di Amerika Serikat (1803) - Pertengahan Abad ke-19 dan Awal Abad ke-20 - Perkembangan di antara dua Perang Dunia - Perkembangan Sesudah Perang Dunia II - Perkembangan pada Dasawarsa 1970-an dan Sesudahnya - Pengujian di Negara Demokrasi Baru - Negara-Ne…