Perpustakaan IAI Tasikmalaya

  • Beranda
  • Informasi
  • Berita
  • Bantuan
  • Pustakawan
  • Area Anggota
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}

Ditapis dengan

  • Tahun Penerbitan
    To
  • Ketersediaan
  • Lampiran
  • Tipe Koleksi
  • Format Fisik Dokumen
    Lihat Lebih Banyak
  • Lokasi
  • Bahasa
Ditemukan 18 dari pencarian Anda melalui kata kunci: subject="SKRIPSI HTN"
# Debug Box
/www/wwwroot/perpus.unitas.ac.id/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [
  "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))"
  "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0"
]
Bind Value ⚒️: array:1 [
  0 => "%SKRIPSI HTN%"
]
1 2 Berikutnya Hal. Akhir
cover
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (St…
Komentar Bagikan
RIZKI FARHAN MAULANA ASY'ARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum Badan Usaha Milik Desa dalam konteks pelaksanaan otonomi desa, pembagian kewenangan dalam mendukung prinsip good governance, sistem pengawasan, serta implementasinya dari perspektif hukum syariah. Studi ini difokuskan pada BUMDes di Desa Wargakerta sebagai contoh kontret pelaksanaan kelembagaan ekonomi desa. Permasalahannya yang diangkat …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
v, 21,1 x 30; 98hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
M-10 RFMA t
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
ANALISIS SIYASAH MALIYAH TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN UU NOMOR …
Komentar Bagikan
IKMAL TAOPIK ROHMAN

Desa sebagai entitas pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat menjadi fokus dalam pembangunan nasional, mengingat mayoritas wilayah Indonesia adalah pendesaan. Sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan secara mandiri tanpa ketergantungan pada pemerintah kabupaten. Pemisahan ini bertjuan untuk mendistribusikan wewenang dan alokasi dana dari p…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
v, 21,1 x 30; 80hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
M-09 ITR a
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
ANALISIS FUNGSI DAN KONTRIBUSI BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DALAM PENGAWASAN ANG…
Komentar Bagikan
MUHAMMAD ROZI ROMDHONI

Di dalam Peraturanan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2006 pasal 8 tentang Wewenang Badan Permusyawaratan Desa diantaranya meliputi Fungsi Menggali, Menampung, Menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa. Adapun tujuan penelitian ini untuk bisa membantu da…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
v, 21,1 x 30; 81hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
M-08 MRR a
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA TASIKMALAYA DALAM PENGAWASAN…
Komentar Bagikan
MUHAMMAD IHSAN ROBBANI

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memegang peran strategis dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Dewan perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah (perda) yang menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. P…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
v, 21,1 x 30; 121hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
M-07 MIR p
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
PEMBAGIAN KEWENANGAN KEPEMIMPINAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH KELURAHAN SET…
Komentar Bagikan
MOHAMAD REFI MAULANA SOFYAN

Sistem Pemerintahan Kelurahan di Indonesia, khususnya di Kelurahan Setiaratu, memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam melayani masyarakat dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian kewenangan dalam pemerintahan …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
v, 21,1 x 30; 103hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
M-06 MRMS p
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSPEKTIF …
Komentar Bagikan
MUHAMAD HASBY ASIDIQI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana dalam perspektif Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sitem peradilan pidana anak (SPPA), dengan studi kasus pada putusan pengadilan negeri Tasikmalaya tahun 2024-2025. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana putusan pengadilan telah menerapkan prinsip-prinsip SPPA, terma…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
v, 21,1 x 30; 87hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
M-05 MHA a
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PEMENUHAN HAK BANTUA…
Komentar Bagikan
NAZAR KAMILUDIN

Dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 menunjukkan komitmen pemerintah pemerintah dalam menyediakan bantuan hokum bagi warga miskin sebagai bentuk jaminan akses keadilan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya informasi, terbatasnya kuota bantuan, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Hal ini menghambat terpenuhinya hak-hak hoku…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
v, 21,1 x 30; 78hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
M-04 NAZ i
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU KEKERASAN GENG MOTOR DI KOTA TASIKMALAY…
Komentar Bagikan
LUTHFI MUHAMAD TAUFIK

Fenomena kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Tasikmalaya menjadi permasalahan serius yang mengancam ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tujuan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan geng motor di Kota Tasikmalaya berdasarkan Pasal 170 KUHP, serta menelaah penerapan pasal tersebut oleh aparat kepolisian dan dampaknya terhadap masyarakat. …

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
v, 21,1 x 30; 98hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
M-03 LMT t
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) KABUPATEN TASIKMALAYA…
Komentar Bagikan
SOFIATUL FAUZIAH

Sofiatul, Fauziah 2025. Peran Komisis perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya dalam Melakukan Advokasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (studi penelitian di Kantor KPAID Kabupaten tasikmalaya). Skripsi, Program Studi: Adv. H Ecep Nurjamal,SH, MH,. CMe. Pembimbing ll : Gunadi,SH,.M,Kn. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya kasus kekerasan seksual terha…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
v, 21,1 x 30; 94hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
M-02 SOF p
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
cover
ANALISIS HUKUM TERHADAP EFEKTIFITAS PENERAPAN PASAL 29 AYAT (2) PERDA KOTA T…
Komentar Bagikan
MILAN RAHMAWATI

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektifitas penerapan Pasal 29 Ayat (2) Perda Kota Tasikmalaya No.11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum, serta mengkaji upaya pemerintah, peran PPNS, dan bentuk sanksi yang diterapkan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pener…

Edisi
-
ISBN/ISSN
-
Deskripsi Fisik
v, 21,1 x 30; 86hlm
Judul Seri
-
No. Panggil
M-01 MIL a
Ketersediaan0
Tambahkan ke dalam keranjang
Unduh MARCSitasi
1 2 Berikutnya Hal. Akhir
Perpustakaan IAI Tasikmalaya
  • Informasi
  • Layanan
  • Pustakawan
  • Area Anggota

Tentang Kami

Perpustakaan Institut Agama Islam Tasikmalaya merupakan pusat sumber belajar yang berperan penting dalam mendukung kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kami menyediakan berbagai koleksi bahan pustaka cetak maupun digital yang relevan dengan kebutuhan sivitas akademika, serta berkomitmen memberikan layanan informasi yang cepat, akurat, dan ramah.

Dengan fasilitas yang terus dikembangkan dan sistem otomasi perpustakaan berbasis teknologi informasi, kami berupaya menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan inspiratif. Perpustakaan IAI Tasikmalaya menjadi mitra strategis dalam mencerdaskan kehidupan kampus serta memperluas akses pengetahuan bagi seluruh pengguna.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Donasi untuk SLiMS Kontribusi untuk SLiMS?

© 2026 — Senayan Developer Community

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Karya Umum
  • Filsafat
  • Agama
  • Ilmu-ilmu Sosial
  • Bahasa
  • Ilmu-ilmu Murni
  • Ilmu-ilmu Terapan
  • Kesenian, Hiburan, dan Olahraga
  • Kesusastraan
  • Geografi dan Sejarah
Icons made by Freepik from www.flaticon.com
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?