/www/wwwroot/perpus.unitas.ac.id/lib/SearchEngine/DefaultEngine.php:610 "Search Engine Debug 🔎 🪲"
Engine Type ⚙️: "SLiMS\SearchEngine\DefaultEngine"
SQL ⚙️: array:2 [ "count" => "select count(distinct b.biblio_id) from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?))" "query" => "select b.biblio_id, b.title, b.image, b.isbn_issn, b.publish_year, mp.publisher_name as `publisher`, mpl.place_name as `publish_place`, b.labels, b.input_date, b.edition, b.collation, b.series_title, b.call_number from biblio as b left join mst_publisher as mp on b.publisher_id=mp.publisher_id left join mst_place as mpl on b.publish_place_id=mpl.place_id where b.opac_hide=0 and (b.biblio_id in(select bt.biblio_id from biblio_topic as bt left join mst_topic as mt on bt.topic_id=mt.topic_id where mt.topic like ?)) order by b.last_update desc limit 10 offset 0" ]
Bind Value ⚒️: array:1 [ 0 => "%SKRIPSI HTN%" ]
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum Badan Usaha Milik Desa dalam konteks pelaksanaan otonomi desa, pembagian kewenangan dalam mendukung prinsip good governance, sistem pengawasan, serta implementasinya dari perspektif hukum syariah. Studi ini difokuskan pada BUMDes di Desa Wargakerta sebagai contoh kontret pelaksanaan kelembagaan ekonomi desa. Permasalahannya yang diangkat …
Desa sebagai entitas pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat menjadi fokus dalam pembangunan nasional, mengingat mayoritas wilayah Indonesia adalah pendesaan. Sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan secara mandiri tanpa ketergantungan pada pemerintah kabupaten. Pemisahan ini bertjuan untuk mendistribusikan wewenang dan alokasi dana dari p…
Di dalam Peraturanan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2006 pasal 8 tentang Wewenang Badan Permusyawaratan Desa diantaranya meliputi Fungsi Menggali, Menampung, Menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa. Adapun tujuan penelitian ini untuk bisa membantu da…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memegang peran strategis dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Dewan perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah (perda) yang menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. P…
Sistem Pemerintahan Kelurahan di Indonesia, khususnya di Kelurahan Setiaratu, memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam melayani masyarakat dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian kewenangan dalam pemerintahan …
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis putusan hakim terhadap anak pelaku tindak pidana dalam perspektif Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang sitem peradilan pidana anak (SPPA), dengan studi kasus pada putusan pengadilan negeri Tasikmalaya tahun 2024-2025. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji sejauh mana putusan pengadilan telah menerapkan prinsip-prinsip SPPA, terma…
Dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2018 menunjukkan komitmen pemerintah pemerintah dalam menyediakan bantuan hokum bagi warga miskin sebagai bentuk jaminan akses keadilan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya informasi, terbatasnya kuota bantuan, dan lemahnya koordinasi antar lembaga. Hal ini menghambat terpenuhinya hak-hak hoku…
Fenomena kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Tasikmalaya menjadi permasalahan serius yang mengancam ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tujuan hukum pidana terhadap pelaku kekerasan geng motor di Kota Tasikmalaya berdasarkan Pasal 170 KUHP, serta menelaah penerapan pasal tersebut oleh aparat kepolisian dan dampaknya terhadap masyarakat. …
Sofiatul, Fauziah 2025. Peran Komisis perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya dalam Melakukan Advokasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (studi penelitian di Kantor KPAID Kabupaten tasikmalaya). Skripsi, Program Studi: Adv. H Ecep Nurjamal,SH, MH,. CMe. Pembimbing ll : Gunadi,SH,.M,Kn. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya kasus kekerasan seksual terha…
Penelitian ini bertujuan menganalisis efektifitas penerapan Pasal 29 Ayat (2) Perda Kota Tasikmalaya No.11 Tahun 2009 tentang Ketertiban Umum, serta mengkaji upaya pemerintah, peran PPNS, dan bentuk sanksi yang diterapkan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pener…